Batakpedia.org – Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan menjadi pembicara kunci dalam seminar mengenai pemanfaatan tanah ulayat (tanah masyarakat hukum adat) untuk kesejahteraan warga sekitar kawasan Danau Toba, di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), .
“Kita ingin memberikan edukasi kepada masyarakat kita supaya tidak kehilangan hak suatu ketika, tapi jangan kemudian ribut-ribut karena ada acuannya ada Peraturan Menterinya,” ujar Menko Luhut diawal pidatonya.
Dalam Workshop yang digelar oleh alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) yang tergabung dalam wadah Perkumpulan Gaja Toba Semesta (PGTS) dan Komisi Pelaksana Pelayanan Strategis KPPS HKBP bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Menko diberi rekomendasi mengenai tanah ulayat.
“Rekomendasi tanah ulayat dari KPPS sudah diberikan. Muaranya untuk kepentingan nasional, kemudian kita berpegang pada kepentingan daerah diatas kepentingan pribadi,” tegas Menko Luhut.
Untuk mendukung pernyataannya diapun merujuk pada UU Nomer 5/ 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. “Di pasal 3 dijelaskan pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan UU dan peraturan yang lebih tinggi dan hak-hak ulayat sesuai dengan kepentingan nasional,” tukasnya.
Untuk itu Menko kembali menegaskan agar masyarakat bekerja dalam koridor yang benar dan tidak boleh emosional. “Kalau mau bangsa itu maju harus mau menghormati aturan-aturan yang ada,” ulangnya.
Pentingya memahami aturan ini, menurut Menko Luhut terkait dengan pengembangan Danau Toba yang kini dilakukan secara masif oleh pemerintah. “Penyelenggaraan ini (seminar) kita buat karena begitu lima hotel internasional bintang lima ini jadi di Sibisa maka ini akan meledak, pasti banyak orang akan beli-beli tanah. Tapi kita tidak mau orang-orang kita termarjinalkan,” jelas Menko kepada masyarakat dari tujuh kabupaten di wilayah Sumatera Utara yang hadir saat itu.
Kegiatan pendukung pariwisata Danau Toba, sebut Menko Luhut sedang disiapkan secara serius oleh pemerintah. “Kita tidak main-main kita jalanin semua, kita kita pengen Danau Toba bersih,” katanya dengan nada serius.
Kemudian, terkait hak pengelolaan hutan, Menko Luhut menyebutkan permintaannya kepada Menteri KLHK Siti Nurbaya. “Saya sudah bilang pada Ibu Siti bahwa tidak boleh penguasaan lahan untuk 1 perusahaan sampai hampir dekat 200 ribu hektar. Saya minta dikurangin. Sudah dikurangin 25 ribu, saya pikir masih kurang. Saya bilang kurangin aja sampai 50 atau 75 ribu per tahun,” bebernya, Apabila lahan terlalu banyak dikuasai oleh satu orang, Menko menilai hal tersebut justru kotraproduktif terhadap pariwisata yang kini gencar dikembangkan oleh pemerintah.
“Kenapa? karena pariwisata, keindahan alam itu sangat berkaitan erat dengan lingkungan, lingkungan yang tidak baik, tidak menarik untuk pariwisata. Jadi kita mesti lihat, lha kalau cuman untuk 1 orang bisa ratusan ribu ya kita pilih rakyat dong. Kita mesti lihat equilibriumnya, keseimbangannya,” katanya lalu disambut tepukan tangan peserta seminar.
Lebih jauh, Menko pun lantas menyebutkan bahwa kini Sumatera utara merupakan lokasi prioritas program-program pembangunan.
“Presiden secara spesifik menyebut Sumatera Utara. Jadi mulai nanti program koridor I kita kerjasamakan jalan dari Medan ke Parapat itu akan selesai pada tahun 2021. Jalan sambung dari Siantar ke Parapat itu sudah dalam persiapan. PUPR siapkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk program itu,” tambahnya.
Pemerintah, tegas Menko sedang mengerjakan infrastruktur terutama jalan tol di wilayah Sumatera Utara secara bertahap. “Sekarang kita lihat, sehingga kalau ada orang bilang ada proyek jalan yang mangkrak, itu tidak benar, karena kalau bapak lihat itu semuanya jalan. Ada terpotong-potong di beberapa tempat tapi itu semua jalan. Dan ini akan selesai di tahun 2022-2023,” urai dia.
Secara keseluruhan, sebut Menko Luhut, pemerintah siapkan anggaran Rp 3,4 Triliun untuk pariwisata, pengentasan kemiskinan dan elektrifikasi. “Semua di_manage_ dengan baik, jadi kalau ada yang bilang ekonomi kita ngga bagus, BUMN kita jual, ngga ngerti dagang orang itu. Kalau kita joinkan boleh, seperti bisnis itu, masak kamu mau semua _equity_nya (penyertaan modal) dari kamu. Saya kan mantan pedagang, saya ngga kuat kalau harus membangun sendiri” paparnya.
Diapun lantas mencontohkan, untuk pembangunan proyek listrik sebesar 1000 MW, nilai proyeknya antara 2-2,5 miliar dollar. “_Equity_ harus 30% dan itu artinya 600 juta dollar ya ngga kuatlah, ya saya ajak teman konsorsium,” kata dia. Oleh karena itu, Menko Luhut mengatakan apabila pembangunan infrastruktur hanya bertumpu ada APBN maka pemerintah hanya hanya mampu membiayai 20-23% proyek-proyek tersebut.
Sementara itu, mengenai dampak pesatnya pembangunan Bandara Silangit, Menko Luhut mengatakan bahwa Air Asia akan membuka rute penerbangan langsung dari Kuala Lumpur ke Silangit. “Nanti tanggal 17 Agustus, tadi saya baru di _text_ (sms) sama Tony Fernandes CEO Air Asia, mereka akan terbang dari Kuala Lumpur ke Silangit 4 kali seminggu,” bebernya. Pun dengan Malindo Air. Mulai Agustus 2018, Malindo Air (grup Lion Air) membuka penerbangan 4 x seminggu dengan rute Subang [Malaysia] – Silangit dan sebaliknya.
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur pariwisata, Menko mengatakan landasan lapangan terbang Silangit akan diperpanjang. “Itu akan sampai 3000 meter. Tanahnya lagi kita proses. Sekarang sudah bisa mendarat Boeing 737-800 kalau Airbus 320,” ungkap dia. Intensifnya pembangunan ini menurut Menko Luhut memberikan dampak signifikan pada penambahan jumlah penumpang. “Tahun 2014 atau hampir tahun 2015 turis yang datang kemari atau orang yang naik pesawat kemari jumlahnya 23 ribu sekian. Tapi tahun 2017 yang datang naik hingga 276 ribu pengunjung,” urainya. (netralnews)
