Berada di urutan kedua dan ketiga, yakni Jawa Timur 32 persen dan Banten 31 persen, sementara persentase terendah penolakan untuk divaksin ditemukan di Jawa Tengah, yakni 20 persen.

Menurut Deni, tingginya tingkat penolakan terhadap vaksin di DKI Jakarta tampaknya sejalan dengan persepsi tentang keamanan vaksin.

Di DKI Jakarta, sebagaimana juga di Sumatera, persentase warga yang tidak percaya bahwa vaksin dari pemerintah aman mencapai 31 persen.

Namun di sisi lain, kata dia, hanya 19 persen warga Jawa Tengah yang tidak percaya vaksin dari pemerintah aman.

Survei nasional SMRC juga mengungkapkan sejumlah temuan terkait aspek demografi warga.

Secara nasional, persentase warga warga laki-laki yang menyatakan tidak bersedia divaksin (33 persen), lebih tinggi dari perempuan (26 persen).

Persentase warga berusia di bawah 25 tahun yang menyatakan tidak bersedia divaksin (37 persen), lebih tinggi dari kelompok usia 26-40 tahun (28 persen), 41-55 tahun (23 persen), dan lebih dari 55 tahun (33 persen).

Persentase warga yang berpendidikan maksimal SD yang menyatakan tidak bersedia divaksin (34 persen), lebih tinggi dibandingkan kelompok berpendidikan tertinggi SMP (26 persen), SMA (29 persen), dan lebih dari SMA (26 persen).

Bila dilihat etnisitas, persentase terbesar etnik warga yang tidak mau divaksin adalah Madura (58 persen) dan Minang (43 persen). Sedangkan yang paling tinggi persentase bersedia divaksin adalah Batak (57 persen) dan Jawa (56 persen).

Bila dilihat dari sisi agama, tambah Deni, persentase warga muslim yang tidak bersedia divaksin (31 persen), lebih tinggi dari non-muslim (19 persen).

Survei yang mencakup semua provinsi di Indonesia ini dilakukan pada 28 Februari 2021-8 Maret 2021 dengan metode wawancara tatap muka.

Survei ini melibatkan 1220 responden yang dipilih secara acak, dengan margin of error 3,07 persen.